Kantong Plastik Tidak Lagi Gratis
Pemberlakukan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor S.1230/PSLB3-PS /2016 Tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik |
| sumber gambar: 4muda.com |
SE 1230/2016 itu menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (“APRINDO”). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:
1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemda bersama APRINDO sehabis uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati supaya spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menjadikan efek lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau forum independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan donasi insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan prosedur yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk perjuangan ritel modern yang bukan anggota APRINDO.
Sebelum SE 1230/2016, sudah ada surat edaran lain terkait penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 ihwal Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern (“SE 6/2015”). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, khususnya sampah kantong plastik, yaitu penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu taktik guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi materi pencemar bagi lingkungan hidup.
Harga kantong plastikLalu apa tujuan dengan adanya peraturan kantong plastik berbayar tersebut?
Mengenai harga kantong plastik, melihat pada ketentuan yang mengatur bahwa harga Rp 200,- yaitu harga minimal, berarti masing-masing kawasan sanggup memberlakukan harga yang lebih daripada itu.
Tujuan Kantong Plastik Berbayar
Menurut artikel yang penulis baca di laman indopos.co.id, tujuan kantong plastik berbayar yaitu untuk mengurangi limbah plastik.
Roy mengatakan, satu kantong plastik dihargai Rp 200. Harga tersebut dinilai masih terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. ”Kenapa Rp 200? Biar terjangkau dulu lah. Masyarakat tidak terasa dengan harga ini dan sanggup diterima semua kalangan serta lapisan masyarakat,” tegas dia.
Dia berharap uji coba sekaligus sosialisasi itu sanggup diterima masyarakat. Namun, apabila kebijakan kantong plastik berbayar belum teredukasi dengan baik, Roy meminta kepada pemerintah supaya pelaksanaan aturan tersebut sanggup mundur hingga tamat tahun ini.
”Kalau belum teredukasi dengan baik sebab masih ada polemik di masyarakat, sekiranya memungkinkan, peraturan menteri ini jangan pribadi dijalankan. Tapi, dimundurkan hingga tamat tahun,” pinta Roy
Sementara itu, Chief Change Officer Greeneration Indonesia Mohammad Bijaksana Junerosano sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mendukung Indonesia dalam pengurangan limbah sampah plastik. ”Akhirnya, perjuangan kami para komunitas, pegiat, dan masyarakat didukung pada tahun ini,” jelasnya dengan semangat kemarin (21/2) di Jakarta.
Hal senada dilontarkan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut dia, nominal Rp 200 per bungkus, sepertinya, belum akan mendorong konsumen untuk tidak memakai kantong plastik.
Oleh sebab itu, Tulus meminta pemerintah dalam hal ini KLHK untuk mengevaluasi secara rutin kebijakan tersebut. Dia menyarankan penilaian dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. ”Sehingga penerapan plastik berbayar benar-benar sanggup menjadi disinsentif bagi konsumen. Tapi, tentu tetap memperhatikan aspek daya beli konsumen ya,” tutur Tulus.
Di sisi lain, Tulus mendesak pemerintah untuk bersikap adil dan balance kepada produsen. Dia meminta produsen turut diberi disinsentif supaya tidak rakus dengan konsumsi plastik ketika berproduksi.
Selain itu, mereka diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. ”Produsen juga wajib menciptakan kemasan dan bungkus plastik yang gampang diurai oleh lingkungan dan sanggup dipakai ulang. Sehingga pengurangan plastik ini sanggup lebih terasa hasilnya,’’ ungkapnya.
Sementara itu, gerakan HPSN juga disambut di daerah. Sidoarjo me-launching kegiatan Sidoarjo Zero Waste di gedung serbaguna GOR Delta tadi malam (21/2). Lewat kegiatan tersebut, Sidoarjo meneguhkan diri sebagai kota pertama di Indonesia yang siap bebas dari sampah.
Komitmen itu melibatkan anak muda. Dalam launching tersebut, ribuan anak muda memadati gedung yang dipakai arena basket tersebut. Hadir pula Bupati Saiful Ilah bersama Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin.
Bupati Saiful Ilah mengatakan, Sidoarjo Zero Waste yaitu kegiatan yang sangat bagus. Dia sangat mendukung kegiatan yang gres pertama dilakukan itu. Saatnya anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. ”Generasi muda harus menjadi aktivis dalam memerangi sampah. Mereka dihentikan hanya membisu ketika melihat lingkungannya kotor,” terang dia.
Selama ini, banyak orang yang hanya sanggup mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Ketika sampah menumpuk, mereka hanya mengomel. Kerjanya hanya berkeluh kesah. Menurut ayah empat anak itu, budaya tersebut harus diubah. Bukan saatnya lagi warga Sidoarjo hanya mengeluh. ’’Terutama anak muda. Mereka harus berada di garda paling depan untuk mengajak masyarakat,’’ kata dia.
Sumber:
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c772772b6e0/haruskah-membayar-kantong-plastik-di-supermarket
https://androwidtech.blogspot.com/search?q=tujuan-kantong-plastik-berbayar-untuk-kurangi-limbah-plastik